Lanyard Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) adalah tali khusus yang dikenakan untuk menyambungkan ID card dengan klip atau pengait. Lanyard MA adalah suatu jenis tanda pengenal yang diberikan kepada anggota atau pekerja Mahkamah Agung. Biasanya, lanyard ini memiliki desain khusus yang mencerminkan identitas Mahkamah Agung, mungkin dengan logo atau motto resmi mereka.

Lanyard semacam itu sering dipakai oleh para hakim, staf administratif, dan petugas keamanan di Mahkamah Agung untuk membedakan mereka dari orang lain dan menunjukkan afiliasi mereka dengan lembaga tersebut. Kegunaan utamanya adalah sebagai tanda pengenal resmi bagi  pekerja atau pengunjung yang memiliki hak akses ke lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Baca Juga Artikel Tentang Lanyard BPOM; Pengertian, Fungsi, dan Contohnya

Selain  fungsi identitas,  lanyard  ini juga  memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan ID card: Lanyard membantu mengamankan ID card agar tidak mudah jatuh atau hilang.
2. Profesionalitas: Lanyard dengan logo resmi Mahkamah Agung memberikan kesan profesional bagi pemakainya.
3. Kepraktisan: Lanyard memudahkan pengguna untuk menunjukkan ID card tanpa perlu mengeluarkannya dari dompet atau tas.
4. Perlu diingat bahwa desain lanyard Mahkamah Agung dapat berbeda-beda tergantung pada instansinya.

Mengapa lanyard Mahkamah Agung penting untuk identifikasi resmi?

Lanyard MA penting untuk identifikasi resmi karena memungkinkan untuk dengan mudah mengidentifikasi anggota atau pegawai Mahkamah Agung. Dengan menggunakan lanyard yang secara khusus dirancang dengan logo atau identitas Mahkamah Agung.

Seseorang dapat dengan cepat mengenali individu tersebut sebagai bagian dari lembaga tersebut. Ini penting dalam lingkungan yang mungkin padat atau sibuk di mana pengidentifikasian yang cepat dan akurat diperlukan.

Selain itu, lanyard juga bisa mengandung elemen keamanan tambahan seperti chip atau tanda pengenal lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses area tertentu atau sistem keamanan yang terkait dengan Mahkamah Agung. Ini membantu dalam menjaga keamanan dan memastikan hanya orang-orang yang berwenang yang memiliki akses yang sesuai.

Secara keseluruhan, penggunaan lanyard Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya memberikan identifikasi resmi, tetapi juga membantu dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan tambahan terhadap akses yang tidak sah atau tidak diinginkan.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Berikut ini adalah Sejarah Singkat Mahkamah Agung

Masa Penjajahan Belanda

• 17 Juni 1837: Berdirinya Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di Batavia (Jakarta) sebagai pengadilan kasasi tertinggi di Hindia Belanda.
• 1938: Pembentukan Hoofdschap van den Hoogen Raad (Ketua Mahkamah Agung) dan Raad van Justitie (Dewan Keadilan) di beberapa daerah.

Masa Kemerdekaan

• 18 Agustus 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
• 24 Agustus 1945: Pembentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1945.
• 1946: Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta karena Agresi Militer Belanda I.
• 1950: Mahkamah Agung kembali ke Jakarta setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.
• 1950: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tentang organisasi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung.
• 1970: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung memperkuat kedudukan dan kemandirian Mahkamah Agung.
• 2004: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (UUD 2004) memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan nasional.

Perkembangan Terbaru

• 2004: Mahkamah Agung mengambil alih Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM.
• 2004: Mahkamah Agung mengambil alih Peradilan Agama dari Departemen Agama.
• 2011: Mahkamah Agung memulai sistem persidangan elektronik.
• 2014: Mahkamah Agung meluncurkan website resminya.
• 2020: Mahkamah Agung memulai penerapan Sistem Informasi Perkara Elektronik (SIPE).
• Mahkamah Agung terus berkembang dan berbenah diri untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.

Fungsi Mahkamah Agung

• Kekuasaan yudikatif: Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.
• Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di seluruh Indonesia.
• Pembinaan: Memberikan pembinaan kepada hakim dan penyelenggara peradilan lainnya.

Struktur Mahkamah Agung

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hakim Agung Republik Indonesia berjumlah 30 orang
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fungsi Lanyard Mahkamah Agung

Keamanan: Lanyard membantu memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat memasuki gedung MA dan mengakses area tertentu di dalamnya. Dengan mengenakan lanyard, staf dan pengunjung dapat dengan mudah diidentifikasi, membantu mencegah penyusup dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan.

Profesionalisme: Lanyard memberikan tampilan yang profesional dan rapi bagi staf dan pengunjung MA. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap institusi dan membantu menjaga citra publik yang positif.

Efisiensi: Lanyard memudahkan identifikasi staf dan pengunjung, sehingga memperlancar alur kerja dan mengurangi kebingungan. Staf keamanan dapat dengan cepat melihat siapa yang memiliki akses ke area tertentu, dan pengunjung dapat dengan mudah menemukan bantuan dari staf yang tepat.

Keamanan Data: Lanyard sering kali menyertakan ID card yang berisi informasi pribadi seperti nama, foto, dan nomor ID karyawan. Ini membantu melindungi data sensitif dan mencegah pencurian identitas.

Pengendalian Akses: Lanyard dapat dikombinasikan dengan sistem kontrol akses untuk membatasi akses ke area tertentu di gedung MA. Ini membantu memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi dan aset sensitif.

Dimana Mendapatkan Lanyard Mahkamah Agung?

Lanyard Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya tidak dijual bebas. Kemungkinan lanyard ini hanya dibagikan kepada  pekerja resmi atau tamu yang memiliki izin khusus untuk memasuki gedung Mahkamah Agung.

Untuk mendapatkan lanyard Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasanya Anda perlu menjadi anggota staf atau pegawai Mahkamah Agung Indonesia. Lanyard tersebut biasanya diberikan kepada para anggota staf sebagai bagian dari peralatan kerja dan identifikasi resmi.

Lanyard Mahkamah Agung LanyardKilat

Mencari penyedia cetak lanyard Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi tugas yang menantang karena lanyard tersebut biasanya disediakan secara khusus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada anggota staf atau pegawai mereka. Namun, jika Anda memiliki kebutuhan khusus untuk mencetak lanyard dengan desain atau logo Mahkamah Agung, LanyardKilat siap membantu mewujudkannya.

Lanyardkilat menggunakan bahan terbaik dan teknologi terkini untuk menghasilkan lanyard yang tahan lama dan nyaman digunakan. Tak perlu khawatir, proses pengerjaan pun cepat dan tepat waktu.

Dapatkan juga lanyard custom dengan harga yang kompetitif tanpa mengabaikan kualitas. Lanyardkilat menawarkan harga bersaing yang sesuai dengan budget Anda.

Bahan

1. Lanyard MA biasanya terbuat dari bahan polyester atau nylon yang kuat dan tahan lama.
2. Bahan tersebut dipilih agar lanyard dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mudah rusak.

Fitur Lain

Lanyard Mahkamah Agung bisa dilengkapi dengan klip atau pengait untuk menggantungkan ID card.

Lanyard juga bisa dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti quick-release buckle, agar mudah dilepas dalam keadaan darurat.

Tunggu apa lagi? Segera buat lanyard custom untuk instansi Anda bersama Lanyardkilat! Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Baca Juga Artikel Tentang Lanyard MUI; Pengertian, Fungsi, dan Contohnya